Rabu, 27 Agustus 2008
.jpg)
EVALUASI TINGKAT PELAYANAN SARANA PENDIDIKAN DI KECAMATAN JOGOROTO KABUPATEN JOMBANG
Peta Kabupaten Jombang
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa distriminasi.
Dengan berlakunya otonomi daerah yang mengacu pada Undang-undang No. 32 tahun 2004 akan berdampak pada dunia pendidikan, karena dengan undang-undang tersebut maka pengelolahan pendidikan beralih dari kewenangan pusat ke daerah. Hal ini akan berpengaruh positif terhadap berkembangnya sekolah sebagai lembaga berbasis kepada kebutuhan dan tantangan yang dihadapi di daerah. Namun disisi lain karena keragaman potensi dan sumber daya yang ada di daerah menyebabkan mutu lulusan sekolah akan sangat bervariasi. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah standarisasi mutu pendidikan secara nasional.
Upaya peningkatan mutu pendidikan akan sulit dilepaskan dari keterkaitannya dengan menejemen mutu. Dengan menejemen mutu diharapkan semua fungsi menejemen dapat dijalankan oleh pelaku pendidikan di sekolah yang mengarah semaksimal mungkin semua layanan yang diberikan sesuai bahkan melebihi harapan dari pelanggan. Di dalam perspektif menejemen mutu dikatakan bahwa mengendalikan mutu suatu produk setelah dihasikan bisa menghadapi resiko terjadinya sejumlah produk tidak sesuai dengan standar yang diharapkan, hal ini akan mengakibatkan proses produksi berbiaya mahal. Logika semacam ini juga dapat berlaku di dunia pendidikan. Karenanya, dibutuhkan suatu upaya pengelolaan mutu dalam bentuk jaminan atau quality assurance (QA) dengan semua aspek yang terkait dengan layanan pendidikan yang diberikan di sekolah mencapai standar mutu tertentu sehingga out put yang dihasilkan sesuai harapan.
Jaminan akuntabilitas terhadap penerapan quality assurance dalam dunia pendidikan sangatlah diperlukan di sekolah, karena sekolah adalah tempat penyelenggara pendidikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari “Public Accountability” terhadap “stakeholder” pendidikan baik siswa, orang tua, masyarakat, penyandang dana, dunia kerja, maupun pemerintah yang memiliki peranan dan kapasitas yang berbeda.
Quality assurance dipandang sebagai sesuatu yang perlu mendapat perhatian sungguh-sungguh, berkaitan dengan fakta :
1. Ketersediaan sarana prasarana pendidikan belum dikaji secara mendalam baik fungsi maupun tujuan.
2. Standar pelayanan siswa di sekolah
3. Standar pemberdayaan pengelolaan lembaga sekolah
4. Standar hubungan sekolah dengan masyarakat
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalah di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut :
1. Bagaimana eksisting karakteristik ketersediaan sarana prasarana pendidikan di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang ?
2. Bagaimana tingkat pelayanan sarana pendidikan di Ibukota Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang berdasarkan standar dan tingkat pelayanan?
1.3 Tujuan
Adapun tujuan yang diingin dicapai dari penulisan ini adalah :
1. Ingin mengidentifikasi eksisting karakteristik ketersediaan sarana prasarana pendidikan di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang
2. Ingin menetukan tingkat pelayanan sarana pendidikan di Ibukota Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang berdasarkan standar dan tingkat pelayanan.
1.4 Manfaat
Manfaat dari penulisan ini adalah :
1. Memberikan gambaran tentang eksisteng karakteristik ketersediaan sarana prasarana pendidikan di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang
2. Memberikan gambaran tentang tingkat pelayanan sarana prasarana pendidikan di ibukota Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang
1.5 Batasan Wilayah
Peta Sebaran Sekolah di Kabupaten Jombang
Peta Wilayah Administratif
Tabel Kependudukan Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang
Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah Sex Ratio
Jogoroto 26.938 27.759 54.697 97,04
Sumber : Website Kecamatan Jogoroto
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pengertian Dasar
1. Pelayanan
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997 : 571, pelayanan ádalah perihal atau cara melayani ; usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan (uang).
2. Sarana
Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan pemukiman pada pasal 1 (6) disebutkan bahwa sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.
Pada Pedoman Teknik Pembangunan Prasarana dan Sarana Lingkungan Perumahan Pedesaan dan Kota Kecil (2000 : 4) dijelaskan , sarana dasar kehidupan sosial masyarakat dalam melaksanakan aktivitas saherí-hari seperti sarana pendidikan, kesehatan, perbelanjaan/pasar, pemerintah, pelayanan umum, peribadatan, rekreasi, olah raga dan lapangan terbuka.
3. Sarana Pendidikan
Sarana pendidikan terdiri dari Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Standar penyediaan untuk masing-masing sarana pendidikan adalah Pedoman Teknik Pembangunan Prasarana dan Sarana Lingkungan Perumahan Pedesaan dan Kota Kecil : Dinas PU, 2000;12-13
1. Pengadaan sarana dasar ini dimaksudkan untuk memberikan kepada masyarakat sesuai dengan persyaratan mutu kehidupan dan penghidupan secara layak
2. Pada dasarnya sarana dasar ini terdiri dari bangunan-bangunan dan atau lapangan terbuka yang dibutuhkan masyarakat
3. Segala persyaratan mengenai sarana dasar yang tdk ditetapkan dlm pedoman ini hrs mengikuti peraturan bangunan nasional/ peraturan bangunan setempat atau kaidah keagamaan dan aliran kepercayaan lanilla
4. Untuk penentuan jenis, macam, dan besaran sarana dasar harus berpegang pada angka rata-rata yang bersifat nasional yang dalam penggunaannya harus disesuaikan dengan data nyata penduduk yang bersifat local
5. Sarana dasar ini dapat digunakan pada satu lingkungan saja atau dapat juga digunakan beberapa lingkungan perumahan
2.2 Konsep tentang Mutu dan Penjaminan Mutu
Secara klasik, pengertian mutu (quality) menunjukan kepada sifat yang menggambarkan derajat “baik” nya suatu barang atau jasa yang diproduksi atau dipasok oleh suatu lembaga kriteria tertentu. Sallis (1993), menyebut konsep semacam ini sebagai konsep mutu yang bersifat absolute. Sebagai lawan dari konsep yang absolut adalah konsep mutu yang bersifat relatif pada konsep mutu absolut derajat (degree) baiknya produk, barang atau jasa, mencerminkan tingginya harga barang atau jasa itu dan tingginya setandar atau tingginya penilaian dari lembaga yang memproduksi atau memasok barang itu. Sedangkan dalam konsep mutu yang bersifat relatif, derajat mutu itu bergantung pada penilaian dari konsumen yang memanfaatkan barang itu.
Pandangan klasik tentang mutu yang bersifat absolut ini membawa implikasi, bahwa dalam memproduksi barang atau jasa digunakan kriteria untuk menilai mutu dan kriteria itu ditentukan oleh produsen atau pemasok barang. Dasar kriteria produsen menentukan kualitas barang atau jasa yang diproduksinya. Oleh karena itu, dalam rangka manajemen produksi agar menghasilkan produk yang bermutu di lembaga bersangkutan biasanya yang menjalankan fungsi pengendalian mutu (quality control) staf yang bertugas membuat penilaian (judgment) berdasarkan kriteria tertentu terhadap barang yang diproduksi sebelum dilempar ke pasar, apakah termasuk katagori tidak bermutu, atau bermutu tinggi (Tjiptono dan Diana, 1996).
Dalam manajemen produksi, melakukan pengendalian mutu setelah suatu barang diproduksi sering kali menimbulkan kerugian. Kerugian itu kemungkin disebabkan oleh adanya sejumlah hasil produksi yang gagal (tidak bermutu). Oleh karena itu, gerakan mutu mulai memikirkan tentang proses produksi yang bisa menjamin barang yang diproduksi itu memenuhi kriteria yang ditetapkan. Atas dasar ini, dalam manajemen produksi ada suatu mekanisme penjaminan agar produk yang dihasilkan bermutu dengan sekecil mungkin kegagalan. Penjaminan ini berkaitan dengan proses, sumber daya manusia dan material termasuk alat yang digunakan, dikenal dengan penjaminan mutu (quality assurance). Dalam penjaminan mutu ini tidak hanya dilaksanakan pada saat barang itu selesai diproduksi, tetapi mulai dari bahan (masukan mentah), proses dan alat yang digunakan, sampai kepada produk yang dihasilkan.
2.3 Standar Sarana Pendidikan
a. Taman Kanak-kanak (TK)
• Adalah fasilitas pendidikan yang digunakan untuk anak-anak usia 5 – 6 tahun.
• Minimum penduduk yang dapat mendukung sarana ini adalah 1000 penduduk dengan usia anak-anak 5 – 6 tahun = 8%.
• Minimum terdiri dari 2 ruang kelas yang masing-masing mampu menampung 35 – 40 murid dan dilengkapi dengan ruang-ruang lain.
• Luas tanah yang diperlukan adalah 1200 m2 dengan luas lantai 252 m2.
• Radius pencapaian dari area yang dilayani diusahakan tidak lebih dari 500 m
b. Sekolah Dasar (SD)
• Adalah fasilitas pendidikan yang dipergunakan untuk anak-anak usia 6 – 12 tahun.
• Minimum penduduk yang dapat mendukung sarana ini adalah 1600 penduduk.
• Minimum terdiri dari 6 ruang kelas yang masing-masing mampu nampung 40 murid dan dilengkapi dengan ruang-ruang lain.
• Radius pencapaian dari area terlayani tidak lebih 1000 m
c. Sekolah Menengah Pertama (SMP)
• Adalah fasilitas pendidikan yang digunakan untuk menampung lulusan SD.
• Minimum penduduk yang mendukung sarana ini adalah 4800 penduduk.
• Minimum terdiri dari 6 ruang kelas yang masing-masing mampu menampung 30 murid dan dilengkapi dengan ruang-ruang lain.
• Luas lantai 1 SMP umum = 1514 m2 dan luas tanah = 2700 m2
• Luas lantai 1 SMP khusus = 2551 m2 dan luas tanah = 5000 m2
d. Sekolah Menengah Atas (SMA)
• Adalah fasilitas pendidikan yang digunakan untuk menampung lulusan SMP.
• Minimum penduduk yang mendukung sarana ini adalah 6000 penduduk.
• Minimum terdiri dari 6 ruang kelas yang masing-masing mampu menampung 30 murid dan dilengkapi dengan ruang-ruang lain.
• Luas tanah = 2700 m2
2.4 Matriks Fungsi Wilayah/Analisis Fungsi
Menurut Riyadi, dalam bukunya yang berjudul ”Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah” (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003) dijelaskan beberapa hal antara lain :
Analisis Fungsi
• Adalah analisis terhadap fungsi-fungsi pelayanan yang tersebar di wilayah studi, dalam kaitannya dengan berbagai aktivitas penduduk, untuk memperoleh/memanfaatkan fasilitas tersebut (Riyadi, 2003:110)
• Tujuan untuk mengetahui tingkat keseimbangan antara pusat-pusat pelayanan yang ada dengan distribusi penduduk di suatu daerah.
• Untuk melakukan Analisis Fungsi ada 3 cara: (Riyadi, 2003:115)
– Skalogram
– Pola permukiman
– Indeks Sentralitas – Matriks Jarak
1. SKALOGRAM
Metode paling sederhana karena hanya menunjukkan daftar dari komponen-komponen pendukungnya.
Komponen yang diperlukan:
Data permukiman/wilayah yang dituju
Jumlah penduduk/populasi masing-masing permukiman
Data fungsi/fasilitas pelayanan pada setiap permukiman
Tabel skalogram diisi tanda silang atau lainnya, untuk memberikan gambaran umum ttg keberadaan fungsi-fungsi pelayanan pada suatu wilayah.
Kurang bisa dipergunakan untuk melihat jumlah setiap jenis pelayanan secara akurat.
Sebaiknya dilengkapi matriks fungsi lain, dimana data dihitung secara lebih detail melalui teknik pembobotan, pemberian ranking dll.
SKALOGRAM KABUPATEN/KOTA “X” PROPINSI “ Y “ TAHUN “ Z “
2. MATRIKS POLA PERMUKIMAN
Alat untuk menganalisis struktur atau hirarkhi fungsi-fungsi pelayanan yang ada pada suatu wilayah (Riyadi, 2003:116)
Tujuan untuk mengetahui tata jenjang dan distribusi pusat-pusat pelayanan dalam suatu wilayah
Sejauh mana mampu memberikan fungsi pelayanan – jangkauan pelayanan
Diketahui wilayah yang terlayani dan belum
x = jumlah fungsi
y = persentase fungsi (dari total fungsi)
y = x/X1 * 100%
X1 = jumlah total fungsi
Y1 = total % (100%)
Cara pengisian:
1. Kolom (1) diisi nomor urut wilayah
2. Kolom (2) diisi nama kecamatan dalam wilayah, diusahakan urut jumlah populasi
3. Kolom (3) jumlah populasi tiap kecamatan
4. Kolom (4 – 14) diisi angka jumlah fungsi pelayanan yang ada
5. Kolom (15) diisi jumlah persentase dari setiap baris seluruh fungsi yang ada. Skor tertinggi = frekuensi kegiatan suatu fungsi pelayanan yg tinggi & sebaliknya. Nilai rata2 persentase baris = nilai baris pada kolom (15) dibagi jumlah kolom
6. Total persentase = jumlah seluruh persentase pada setiap kolom
3. INDEKS SENTRALITAS
Tujuan untuk mengetahui: (Riyadi, 2003:118)
struktur/hierarkhi pusat-pusat pelayanan dalam suatu wilayah,
seberapa banyak fungsi yang ada,
berapa jenis fungsi dan berapa jumlah penduduk yang dilayani,
serta seberapa besar frekuensi keberadaan suatu fungsi dalam satu satuan wilayah permukiman.
Frekuensi keberadaan fungsi menunjukkan jumlah fungsi sejenis yang ada dan tersebar di wilayah tentang. Frekuensi kegiatan menunjukkan tingkat pelayanan yg mungkin dilakukan oleh suatu fungsi tentang di wilayah tentang.
Cara penilaian berdasar bobot setiap fungsi yang ada.
x = jumlah fungsi
y = nilai bobot fungsi
y = x * Y1
X1 = jumlah total fungsi
Y1 = nilai bobot
Y1 = 100/X1
Cara pengisian tabel:
1. Prinsip pengisian kolom dan baris = pola permukiman
2. Kolom (14) diisi jumlah masing-2 fungsi pada setiap kecamatan (setiap baris). Menunjukkan jumlah berbagai jenis pelayanan yang dimiliki suatu wilayah
3. Baris total fungsi = jumlah setiap fungsi yang sama dalam seluruh kecamatan (setiap kolom)
4. Baris total centrality = setiap baris/kolom mempunyai nilai yang sama (100)
5. Baris nilai bobot = nilai total centrality dibagi jumlah fungsi pada tiap kolom. Semakin tinggi frekuensi keberadaan suatu fungsi, semakin kecil nilai bobot, berarti semakin kecil frekuensi kegiatan; dan sebaliknya.
6. Kolom 15 diisi jumlah persentase berbagai fungsi pada baris, lalu dibagi jumlah fungsi yg terisi. Angka persentase rata-rata menunjukkan rata-rata frekuensi kegiatan dari fungsi-fungsi tersebut dalam memberikan pelayanan.
4. MATRIKS JARAK
Analisis jarak yang dituangkan dalam bentuk Matriks Jarak yang diperlukan untuk mengukur jarak dari wilayah-wilayah permukiman terhadap permukiman-permukiman lainnya yang memungkinkan terjadinya interaksi dari anggota masyarakat (Riyadi, 2003:124).
Prosedur penyusunan Matriks Jarak :
Seluruh jarak diantara pusat-pusat kota dan desa-desa disepanjang jalan diukur;
Data tentang jarak dikonversikan ke dalam waktu tempuh dengan menggunakan data kecepatan dari setiap jalan dan kesempatan transportasi yang bervariasi;
Data jarak dan waktu yag digambarkan dalam bentuk kolom/baris menyilang dihitung. Pusat kota dengan nilai (jarak) minimum (terkecil) mensuplai pusat-pusat kota lainnya pada tingkat biaya transportasi yang kecil pula. Melalui nilai-nilai lokasinya dapat diidentifikasi tingkat integritasnya.
5. MATRIKS KESEMPATAN TERDEKAT
Diperlukan untuk mengukur jarak suatu wilayah permukiman ke pusat-pusat pelayanan tentang (pendidikan, kesehatan dll) baik untuk pusat-pusat pelayanan yang ada dalam suatu wilayah permukiman yang sama atau yang berada di wilayah permukiman lainnya termasuk yang berada di pusat pemerintahan daerah.
Tujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat pemukim agar dapat menentukan pilihannya dalam rangka memperoleh fasilitas pelayanan dalam jangkauan jarak terdekat dari permukiman .
2.5 Skala Pelayanan Sarana Pendidikan
a. Standar Tingkat Pelayanan Sarana
1. Menentukan rasio tingkat pelayanan
Rasio = ∑ unit sarana riil : ∑ unit sarana minimal
∑ unit sarana minimal = ∑ penduduk riil : ∑ penduduk pendukung minimal
2. Menentukan banyaknya kelas berdasar skala likert
K = 1 + 3,32 log n
K = banyaknya kelas
n = jumlah sarana yg dinilai
3. Menentukan tingkat pelayanan – dikelompokkan berdasar kelas dalam skala likert
Jumlah sampel mempergunakan rumus Slovin (1990) dalam Kusmayadi(2000:74)
Keterangan :
• N : jumlah populasi
• n : jumlah sampel
• d : margin error/ tingkat kesalahan sebesar (100-X)%
b. Wilayah Pelayanan (Isoline)
Isoline adalah garis di sekitar suatu pusat (pelayanan) dalam jarak fisik atau waktu yang sama diukur dari pusat perkotaan sepanjang sistem jalan. Isoline digunakan sebagai penaksiran untuk mengetahui sampai sejauh mana daerah pelayanan yang harus dijangkau oleh suatu unit pelayanan tertentu. Rumus yang digunakan adalah (Riyadi, 2003;136) :
Untuk mengkonversikan daya jangjau riil ke dalam peta (Riyadi, 2003;136) menggunakan rumus :
Keterangan :
Jpr(m) : daya jangkau pelayanan riil maksimum
Jpp(m) : daya jangkau pelayanan dalam peta maksimum
Mt : batas waktu maksimum
Jt : jarak tempuh
t : waktu tempuh
Sp : skala peta
Sr : skala riil
c. Skala Likert
Digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang kejadian atau gejala sosial (Ridwan, 2003:12)
Tahap penentuan kriteria/jenjang respon pendapat/persepsi
1. Menentukan banyaknya kelas
K = 1 + 3,32log n
2. Menentukan kisaran = selisih nilai pengamatan tertinggi dan terendah
R = Xt – Xr
R = kisaran
Xt = nilai pengamatan tertinggi, diperoleh dari nilai rasio tertinggi
Xr = nilai pengamatan terendah, diperoleh dari nilai rasio terendah
3. Pembuatan selang dalam kelas
I = R/K
I = selang dalam kelas
R = kisaran
K = banyaknya kelas
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Populasi Penelitian
Populasi penelitian adalah semua sarana pendidikan di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang
3.2 Variabel Penelitian
1. Karakteristik Ketersediaan Sarana Pendidikan
• Jumlah Sarana
• Luas Sarana
• Skala Pelayanan Sarana
2. Tingkat Pelayanan Sarana Pendidikan
• Tingkat Pelayanan Sarana berdasarkan Standar
- Jumlah Sarana
- Luas Sarana
- Skala Pelayanan Sarana
3.3 Metode Analisis
1. Analisis Ketersediaan Sarana
• Eksisting ketersediaan Sarana
- Jumlah Sarana : Analisis Deskriptif menggunakan Matrik Indeks Sentralitas
- Luas Sarana : Analisis Deskriptif menggunakan Tabel
- Skala Pelayanan Sarana : Analisis Deskriptif menggunakan Tabel dan Peta.
2. Analisis Tingkat Pelayanan Sarana Berdasarkan Standar
• Analisis tngkat pelayanan Jumlah Sarana , sesuai dengan Pedoman Teknik Pembangunan Prasarana dan Sarana Lingkungan Perumahan edesaan dan Kota Kecil.
• Analisis tingkat pelayanan Luas Sarana , sesuai dengan Pedoman Teknik Pembangunan Prasarana dan Sarana Lingkungan Perumahan edesaan dan Kota Kecil.
• Analisis tingkat pelayanan untuk Skala Pelayanan Sarana sesuai dengan Pedoman Teknik Pembangunan Prasarana dan Sarana Lingkungan Perumahan edesaan dan Kota Kecil menggunakan Analisis wilayah (Isoline)
BAB IV
PEMBAHASAN
4.1 Data Input
1. Karakteristik Ketersediaan Sarana Pendidikan di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang
a. Skalogram
Tabel skalogram digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang keberadaan fungsi-fungsi pelayanan pada suatu wilayah.
Tabel 1
SKALOGRAM KECAMATAN JOGOROTO
KABUPATEN JOMBANG PROPINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2008
No Desa Populasi Jenis Fungsi Indeks
Fingsi
Pendidikan
TK SD SMP SMA
1 Jogoroto 7411 X X X X 4
2 Jarak Kulon 3302 X X X 3
3 Alang-alang Caruban 4196 X X X 3
4 Sukosari 2953 X X 2
5 Sawiji 3782 X X X 3
6 Mayangan 5454 X X X X 4
7 Sumber Mulyo 9466 X X X X 4
8 Ngumpul 5911 X X X 3
9 Tambar 3767 X X X 3
10 Janti 4875 X X X X 4
11 Sambirejo 3580 X X X 3
Jumlah 54697 11 11 10 4 36
b. Matriks Pola Pemukiman
Matriks pola pemukiman merupakan alat untuk menganalisis struktur atau hirarkhi fungsi-fungsi pelayanan yang ada pada suatu wilayah (Riyadi, 2003:116)
Tabel 2
MATRIKS POLA PEMUKIMAN KECAMATAN JOGOROTO
KABUPATEN JOMBANG PROPINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2008
No Desa Populasi Jenis Fungsi Indeks Fungsi
Pendidikan
TK SD SMP SMA
1 Jogoroto 7411 9 6 3 4 22
19,1 16,67 17,65 50 103,46
2 Jarak Kulon 3302 3 3 1 7
6,38 8,33 5,88 0 20,60
3 Alang-alang Caruban 4196 4 3 2 9
8,51 8,33 11,76 0 28,61
4 Sukosari 2953 3 2 5
6,38 5,56 0 0 11,94
5 Sawiji 3782 4 2 1 7
8,51 5,56 5,88 0 19,95
6 Mayangan 5454 5 3 2 1 11
10,64 8,33 11,76 12,50 43,24
7 Sumber Mulyo 9466 4 5 2 1 12
8,51 13,89 11,76 12,50 46,66
8 Ngumpul 5911 4 3 2 9
8,51 8,33 11,76 0 28,61
9 Tambar 3767 3 2 1 6
6,38 5,56 5,88 0 17,82
10 Janti 4875 5 4 2 2 13
10,64 11,11 11,76 25,00 58,51
11 Sambirejo 3580 3 3 1 7
6,38 8,33 5,88 0 20,60
Total Fungsi 54697 47 36 17 8 108
Total Persentase 100 100 100 100 400
c. Indeks Sentralitis
Indeks sentralitas dimaksudkan untuk mengetahui struktur/hirarkhi pusat-pusat pelayanan yang ada dalam suatu wilayah perencanaan pembangunan, seberapa banyak fungsi yang ada, berapa jenis fungsi dan berapa jumlah penduduk yang dilayani serta seberapa besar frekuensi keberadaan suatu fungsi dalam satu satuan wilayah pemukiman. (Riyadi, 2003:118)
Tabel 3
INDEKS SENTRALITAS KECAMATAN JOGOROTO
KABUPATEN JOMBANG PROPINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2008
No Desa Populasi Jenis Fungsi Jumlah Indeks Fungsi
Pendidikan
TK SD SMP SMA
1 Jogoroto 7411 9 6 3 4 22 4,70
19,1 16,67 17,65 50
2 Jarak Kulon 3302 3 3 1 7 2,94
6,38 8,33 5,88 0,00
3 Alang-alang Caruban 4196 4 3 2 9 3,18
8,51 8,33 11,76 0,00
4 Sukosari 2953 3 2 5 2,39
6,38 5,56 0,00 0,00
5 Sawiji 3782 4 2 1 7 2,85
8,51 5,56 5,88 0,00
6 Mayangan 5454 5 3 2 1 11 3,93
10,64 8,33 11,76 12,50
7 Sumber Mulyo 9466 4 5 2 1 12 3,89
8,51 13,89 11,76 12,50
8 Ngumpul 5911 4 3 2 9 3,18
8,51 8,33 11,76 0,00
9 Tambar 3767 3 2 1 6 2,97
6,38 5,56 5,88 0,00
10 Janti 4875 5 4 2 2 13 4,50
10,64 11,11 11,76 25,00
11 Sambirejo 3580 3 3 1 7 2,94
6,38 8,33 5,88 0,00
Total Fungsi 54697 47 36 17 8 108 37,47
Total Centralitas (%) 100 100 100 100
Nilai Bobot 2,13 2,78 5,88 12,50
d. Matriks Jarak
Tabel 4
MATRIKS JARAK KECAMATAN JOGOROTO
KABUPATEN JOMBANG PROPINSI JAWA TIMUR
TAHUN2008
Ke A B C D E F G H I J K
Dari
A - 1 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4 5
B 1 - 1,5 2 1 1,5 4 5 6 7 8
C 1 1,5 - 1 2 2,5 2 2,5 3 3 4
D 1,5 2 1 - 1,5 2 2 2,5 3 3 4
E 2 1 2 1,5 - 1 2 3 5 2,5 2
F 2,5 1,5 2,5 2 1 - 4 3 4 3 1,5
G 3 4 2 2 2 4 - 1 3 1,5 3
H 3,5 5 2,5 2,5 3 3 1 - 2,5 1 3
I 4 6 3 3 5 4 3 2,5 - 4 5
J 4 7 3 3 2,5 3 1,5 1 4 - 1
K 5 8 4 4 2 1,5 3 3 5 1 -
Keterangan :
A = Jogoroto
B = Jarak kulon
C = Mayangan
D = Sawiji
E = Alang-alang Caruban
F = Sukosari
G = Ngumpul
H = Tambar
I = Sumber Mulyo
J = Janti
K = Sambirejo
e. Matriks Kesempatan Terdekat
Tabel 5
MATRIKS KESEMPATAN TERDEKAT
No Desa Jenis Fungsi
Pendidikan
TK SD SMP SMA
1 Jogoroto
2 Jarak Kulon 1 ke Jogoroto
3 Alang-alang Caruban 2 ke Jogoroto
4 Sukosari 1 ke Alang-alang Caruban 2,5 ke Jogoroto
5 Sawiji 1 ke Mayangan
6 Mayangan
7 Sumber Mulyo
8 Ngumpul 1,5 ke Janti
9 Tambar 1 ke Janti
10 Janti
11 Sambirejo 1 ke Janti
f. Jumlah Sarana
• Input : Data jumlah setiap jenis sarana
• Analisis : Analisis Deskriptif - Matriks Fungsi
• Output : Jumlah setiap jenis sarana
Tabel 6
JUMLAH SARANA PENDIDIKAN DI KECAMATAN JOGOROTO
NO SARANA PENDIDIKAN NEGERI SWASTA JUMLAH %
1 TK / RA - 47 47 43,52
2 SD / MI 15 21 36 33,33
3 SMP / MTs 3 14 17 15,74
4 SMA / SMK / MA 1 7 8 7,41
JUMLAH SARANA 19 89 108 100
Sumber : website kecamatan jogoroto
g. Luas Sarana
• Input : Data luas setiap jenis sarana
• Analisis : Analisis Deskriptif - tabel
• Output : Luas dari setiap jenis sarana
Tabel 7
LUAS SARANA PENDIDIKAN DI KECAMATAN JOGOROTO
No Sarana Pendidikan Jumlah Luas Sarana (m2) %
1 TK/RA 47 47000 21,76
2 SD/MI 36 90000 41,67
3 SMP/MTs 17 51000 23,61
4 SMA/SMK/MA 8 28000 12,96
Jumlah 108 216000 100
Sumber : website kecamatan jogoroto
h. Skala Pelayanan
• Input : Data daerah pelayanan dan jarak jangkauan sarana
• Analisis : Analisis Deskriptif – tabel
• Output : Daerah pelayanan dan jarak jangkauan sarana
Tabel 8
SKALA PELAYANAN SARANA PENDIDIKAN DI KECAMATAN JOGOROTO
No Sarana Daerah Jarak
Pendidikan Pelayanan Pelayanan
1 TK Kec. Jogoroto ± 0,5 km
2 SD Kec. Jogoroto ± 0,5 – 1 km
3 SMP Kec. Jogoroto ± 1 – 5 km
4 SMA Kec. Jogoroto, Kec. Diwek, ± 7 – 10 km
Kec. Gudo, Kec. Mojowarno
Kec. Mojoagung, Kec. Jombang
Kec. Peterongan
Sumber : website kecamatan jogoroto
4.2 ANALISIS
2. Analisis Tingkat Pelayanan Sarana Pendidikan di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang
a. Tingkat Pelayanan Jumlah Sarana Berdasarkan Standar
• Input : Data jumlah dari setiap jenis sarana
• Analisis : Analisis tingkat pelayanan jumlah sarana Pedoman Teknik Pembangunan Prasarana dan Sarana Lingkungan Perumahan Perdesaan dan Kota Kecil
• Output : Tingkat pelayanan jumlah sarana berdasarkan standar
Tabel 9
ANALISIS TINGKAT PELAYANAN JUMLAH SARANA BERDASARKAN STANDAR
No Jenis Jumlah Penduduk Jumlah Sarana Rasio Kisaran Selang Tingkat Keterangan
Sarana Minimal Riil Minimal Riil Tingkat Pelayanan
Pelayanan
1 TK/RA 1000 54697 55 47 0,86 0,63 0,21 Buruk Nilai dalam Kelas
2 SD/MI 1600 54697 34 36 1,05 Buruk 0,86 – 1,07 : Buruk
3 SMP/MTs 4800 54697 11 17 1,49 Baik 1,08 - 1,29 : Sedang
4 SMA/SMK/MA 6000 54697 9 8 0,88 Buruk 1,30 - 1,51 : Baik
TINGKAT PELAYANAN JUMLAH SARANA 1,07 Buruk
Sumber tabel dan Perhitungan : PU, (Pedoman Teknik Pembangunan Prasarana dan Sarana Lingkungan Perumahan Perdesaan dan Kota Kecil, 2000:4)
b. Tingkat Pelayanan Luas Sarana Berdasarkan Standar
• Input : Data luas dari setiap jenis sarana
• Analisis : Analisis tingkat pelayanan luas sarana - Pedoman Teknik Pembangunan Prasarana dan Sarana Lingkungan Perumahan Perdesaan dan Kota Kecil
• Output : Tingkat pelayanan luas sarana berdasarkan standar
Tabel 10
ANALISIS TINGKAT PELAYANAN LUAS SARANA BERDASARKAN STANDAR
No Jenis Luas Jumlah Luas Sarana (m2) Rasio Kisar
an Sela
ng Tingkat Keterangan
Sarana Standar Sarana Minimal Riil Tingkat Pelayan
an
Pelayan
an
1 TK/RA 1200 47 56400 47000 0,83 0,46
0,15
Buruk Nilai dalam Kelas
2 SD/MI 2700 36 97200 90000 0,93 Buruk 0,83 - 0,98 : Buruk
3 SMP/MTs 2700 17 45900 51000 1,11 Sedang 0,99 - 1,14 : Sedang
4 SMA/SMK/MA 2700 8 21600 28000 1,30 Baik 1,15 - 1,30 : Baik
TINGKAT PELAYANAN JUMLAH SARANA 1,04 Sedang
Sumber tabel dan Perhitungan : PU, (Pedoman Teknik Pembangunan Prasarana dan Sarana Lingkungan Perumahan Perdesaan dan Kota Kecil, 2000:4)
c. Tingkat Pelayanan Untuk Skala Pelayanan Sarana
• Input : Data jarak jangkauan pelayanan sarana
• Analisis : Analisis tingkat pelayanan untuk skala pelayanan sarana - Pedoman Teknik Pembangunan Prasarana dan Sarana Lingkungan Perumahan Perdesaan dan Kota Kecil .
• Output : Tingkat pelayanan untuk skala pelayanan sarana berdasarkan standar
Tabel 11
ANALISIS TINGKAT PELAYANAN SKALA PELAYANAN SARANA BERDASARKAN STANDAR
No Jenis Daerah Jarak Jarak Rasio Kisar
an Sel-ang Tingkat Keterangan
Sarana Pelayanan Jangkau Jangkau Tingkat Pelayan
an
Riil (km) Minimum Pelayan
an
1 TK/RA Kec. Jogoroto 0,5 0,5 1,00 1,00 0,33 Buruk Nilai dalam kelas
2 SD/MI Kec. Jogoroto 1 1 1,00 Buruk 1,00 - 1,33 : Buruk
3 SMP/MTs Kec. Jogoroto 5 10 2,00 Baik 1,34 - 1,67 : Sedang
4 SMA/SMK/MA Jogoroto,Diwek 10 15 1,50 Sedang 1,68 - 2,01 :
Baik
Gudo,M.Agung
M.warno,
Jombang,
Peterongan
TINGKAT PELAYANAN SKALA PELAYANAN 1,38 Sedang
Sumber table dan Perhitungan : Ridwan, 2003, Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian, Bandung: Alfabeta Syaaodih Sukmadinata,Prof,Dr,Metode Penelitian Pendidikan,Rosda
BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Hasil Analisis Tingkat Pelayanan Sarana Pendidikan Di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang , terlihat seperti pada table berikut :
No. Jenis Sarana Tingkat Pelayanan Berdasarkan Standar
Jumlah Sarana Luas Sarana Skala Pelayanan Sarana
Rasio Tingkat Pelayanan Rasio Tingkat Pelayanan Rasio Tingkat Pelayanan
1 TK/RA 0,85 BURUK 0,83 BURUK 1,00 BURUK
2 SD/MI 1,05 BURUK 0,93 BURUK 1,00 BURUK
3 SMP/MTs 1,49 BAIK 1.11 SEDANG 2,00 BAIK
4 SMA/SMK/MA 0,88 BURUK 1.30 BAIK 1.50 SEDANG
RATA-RATA 1,07 BURUK 1,04 SEDANG 1,38 SEDANG
Berdasarkan table diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa :
1. Tingkat Pelayanan Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang termasuk kategori : BURUK
2. Tingkat Pelayanan Luas Sarana Pendidikan di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang termasuk kategori : SEDANG
3. Tingkat Pelayanan untuk Skala Pelayanan Sarana Pendidikan di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang termasuk kategori : SEDANG
5.2 Saran
Diharapkan melalui Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Jogoroto yang diteruskan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang untuk selanjutnya dijadikan laporan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang untuk melakukan upaya-upaya peningkatan mutu pelayanan sarana pendidikan menjadi lebih baik khususnya di wilayah Kecamatan Jogoroto, sesuai standar Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK).
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa distriminasi.
Dengan berlakunya otonomi daerah yang mengacu pada Undang-undang No. 32 tahun 2004 akan berdampak pada dunia pendidikan, karena dengan undang-undang tersebut maka pengelolahan pendidikan beralih dari kewenangan pusat ke daerah. Hal ini akan berpengaruh positif terhadap berkembangnya sekolah sebagai lembaga berbasis kepada kebutuhan dan tantangan yang dihadapi di daerah. Namun disisi lain karena keragaman potensi dan sumber daya yang ada di daerah menyebabkan mutu lulusan sekolah akan sangat bervariasi. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah standarisasi mutu pendidikan secara nasional.
Upaya peningkatan mutu pendidikan akan sulit dilepaskan dari keterkaitannya dengan menejemen mutu. Dengan menejemen mutu diharapkan semua fungsi menejemen dapat dijalankan oleh pelaku pendidikan di sekolah yang mengarah semaksimal mungkin semua layanan yang diberikan sesuai bahkan melebihi harapan dari pelanggan. Di dalam perspektif menejemen mutu dikatakan bahwa mengendalikan mutu suatu produk setelah dihasikan bisa menghadapi resiko terjadinya sejumlah produk tidak sesuai dengan standar yang diharapkan, hal ini akan mengakibatkan proses produksi berbiaya mahal. Logika semacam ini juga dapat berlaku di dunia pendidikan. Karenanya, dibutuhkan suatu upaya pengelolaan mutu dalam bentuk jaminan atau quality assurance (QA) dengan semua aspek yang terkait dengan layanan pendidikan yang diberikan di sekolah mencapai standar mutu tertentu sehingga out put yang dihasilkan sesuai harapan.
Jaminan akuntabilitas terhadap penerapan quality assurance dalam dunia pendidikan sangatlah diperlukan di sekolah, karena sekolah adalah tempat penyelenggara pendidikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari “Public Accountability” terhadap “stakeholder” pendidikan baik siswa, orang tua, masyarakat, penyandang dana, dunia kerja, maupun pemerintah yang memiliki peranan dan kapasitas yang berbeda.
Quality assurance dipandang sebagai sesuatu yang perlu mendapat perhatian sungguh-sungguh, berkaitan dengan fakta :
1. Ketersediaan sarana prasarana pendidikan belum dikaji secara mendalam baik fungsi maupun tujuan.
2. Standar pelayanan siswa di sekolah
3. Standar pemberdayaan pengelolaan lembaga sekolah
4. Standar hubungan sekolah dengan masyarakat
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalah di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut :
1. Bagaimana eksisting karakteristik ketersediaan sarana prasarana pendidikan di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang ?
2. Bagaimana tingkat pelayanan sarana pendidikan di Ibukota Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang berdasarkan standar dan tingkat pelayanan?
1.3 Tujuan
Adapun tujuan yang diingin dicapai dari penulisan ini adalah :
1. Ingin mengidentifikasi eksisting karakteristik ketersediaan sarana prasarana pendidikan di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang
2. Ingin menetukan tingkat pelayanan sarana pendidikan di Ibukota Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang berdasarkan standar dan tingkat pelayanan.
1.4 Manfaat
Manfaat dari penulisan ini adalah :
1. Memberikan gambaran tentang eksisteng karakteristik ketersediaan sarana prasarana pendidikan di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang
2. Memberikan gambaran tentang tingkat pelayanan sarana prasarana pendidikan di ibukota Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang
1.5 Batasan Wilayah
Peta Sebaran Sekolah di Kabupaten Jombang
Peta Wilayah Administratif
Tabel Kependudukan Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang
Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah Sex Ratio
Jogoroto 26.938 27.759 54.697 97,04
Sumber : Website Kecamatan Jogoroto
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pengertian Dasar
1. Pelayanan
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997 : 571, pelayanan ádalah perihal atau cara melayani ; usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan (uang).
2. Sarana
Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan pemukiman pada pasal 1 (6) disebutkan bahwa sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.
Pada Pedoman Teknik Pembangunan Prasarana dan Sarana Lingkungan Perumahan Pedesaan dan Kota Kecil (2000 : 4) dijelaskan , sarana dasar kehidupan sosial masyarakat dalam melaksanakan aktivitas saherí-hari seperti sarana pendidikan, kesehatan, perbelanjaan/pasar, pemerintah, pelayanan umum, peribadatan, rekreasi, olah raga dan lapangan terbuka.
3. Sarana Pendidikan
Sarana pendidikan terdiri dari Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Standar penyediaan untuk masing-masing sarana pendidikan adalah Pedoman Teknik Pembangunan Prasarana dan Sarana Lingkungan Perumahan Pedesaan dan Kota Kecil : Dinas PU, 2000;12-13
1. Pengadaan sarana dasar ini dimaksudkan untuk memberikan kepada masyarakat sesuai dengan persyaratan mutu kehidupan dan penghidupan secara layak
2. Pada dasarnya sarana dasar ini terdiri dari bangunan-bangunan dan atau lapangan terbuka yang dibutuhkan masyarakat
3. Segala persyaratan mengenai sarana dasar yang tdk ditetapkan dlm pedoman ini hrs mengikuti peraturan bangunan nasional/ peraturan bangunan setempat atau kaidah keagamaan dan aliran kepercayaan lanilla
4. Untuk penentuan jenis, macam, dan besaran sarana dasar harus berpegang pada angka rata-rata yang bersifat nasional yang dalam penggunaannya harus disesuaikan dengan data nyata penduduk yang bersifat local
5. Sarana dasar ini dapat digunakan pada satu lingkungan saja atau dapat juga digunakan beberapa lingkungan perumahan
2.2 Konsep tentang Mutu dan Penjaminan Mutu
Secara klasik, pengertian mutu (quality) menunjukan kepada sifat yang menggambarkan derajat “baik” nya suatu barang atau jasa yang diproduksi atau dipasok oleh suatu lembaga kriteria tertentu. Sallis (1993), menyebut konsep semacam ini sebagai konsep mutu yang bersifat absolute. Sebagai lawan dari konsep yang absolut adalah konsep mutu yang bersifat relatif pada konsep mutu absolut derajat (degree) baiknya produk, barang atau jasa, mencerminkan tingginya harga barang atau jasa itu dan tingginya setandar atau tingginya penilaian dari lembaga yang memproduksi atau memasok barang itu. Sedangkan dalam konsep mutu yang bersifat relatif, derajat mutu itu bergantung pada penilaian dari konsumen yang memanfaatkan barang itu.
Pandangan klasik tentang mutu yang bersifat absolut ini membawa implikasi, bahwa dalam memproduksi barang atau jasa digunakan kriteria untuk menilai mutu dan kriteria itu ditentukan oleh produsen atau pemasok barang. Dasar kriteria produsen menentukan kualitas barang atau jasa yang diproduksinya. Oleh karena itu, dalam rangka manajemen produksi agar menghasilkan produk yang bermutu di lembaga bersangkutan biasanya yang menjalankan fungsi pengendalian mutu (quality control) staf yang bertugas membuat penilaian (judgment) berdasarkan kriteria tertentu terhadap barang yang diproduksi sebelum dilempar ke pasar, apakah termasuk katagori tidak bermutu, atau bermutu tinggi (Tjiptono dan Diana, 1996).
Dalam manajemen produksi, melakukan pengendalian mutu setelah suatu barang diproduksi sering kali menimbulkan kerugian. Kerugian itu kemungkin disebabkan oleh adanya sejumlah hasil produksi yang gagal (tidak bermutu). Oleh karena itu, gerakan mutu mulai memikirkan tentang proses produksi yang bisa menjamin barang yang diproduksi itu memenuhi kriteria yang ditetapkan. Atas dasar ini, dalam manajemen produksi ada suatu mekanisme penjaminan agar produk yang dihasilkan bermutu dengan sekecil mungkin kegagalan. Penjaminan ini berkaitan dengan proses, sumber daya manusia dan material termasuk alat yang digunakan, dikenal dengan penjaminan mutu (quality assurance). Dalam penjaminan mutu ini tidak hanya dilaksanakan pada saat barang itu selesai diproduksi, tetapi mulai dari bahan (masukan mentah), proses dan alat yang digunakan, sampai kepada produk yang dihasilkan.
2.3 Standar Sarana Pendidikan
a. Taman Kanak-kanak (TK)
• Adalah fasilitas pendidikan yang digunakan untuk anak-anak usia 5 – 6 tahun.
• Minimum penduduk yang dapat mendukung sarana ini adalah 1000 penduduk dengan usia anak-anak 5 – 6 tahun = 8%.
• Minimum terdiri dari 2 ruang kelas yang masing-masing mampu menampung 35 – 40 murid dan dilengkapi dengan ruang-ruang lain.
• Luas tanah yang diperlukan adalah 1200 m2 dengan luas lantai 252 m2.
• Radius pencapaian dari area yang dilayani diusahakan tidak lebih dari 500 m
b. Sekolah Dasar (SD)
• Adalah fasilitas pendidikan yang dipergunakan untuk anak-anak usia 6 – 12 tahun.
• Minimum penduduk yang dapat mendukung sarana ini adalah 1600 penduduk.
• Minimum terdiri dari 6 ruang kelas yang masing-masing mampu nampung 40 murid dan dilengkapi dengan ruang-ruang lain.
• Radius pencapaian dari area terlayani tidak lebih 1000 m
c. Sekolah Menengah Pertama (SMP)
• Adalah fasilitas pendidikan yang digunakan untuk menampung lulusan SD.
• Minimum penduduk yang mendukung sarana ini adalah 4800 penduduk.
• Minimum terdiri dari 6 ruang kelas yang masing-masing mampu menampung 30 murid dan dilengkapi dengan ruang-ruang lain.
• Luas lantai 1 SMP umum = 1514 m2 dan luas tanah = 2700 m2
• Luas lantai 1 SMP khusus = 2551 m2 dan luas tanah = 5000 m2
d. Sekolah Menengah Atas (SMA)
• Adalah fasilitas pendidikan yang digunakan untuk menampung lulusan SMP.
• Minimum penduduk yang mendukung sarana ini adalah 6000 penduduk.
• Minimum terdiri dari 6 ruang kelas yang masing-masing mampu menampung 30 murid dan dilengkapi dengan ruang-ruang lain.
• Luas tanah = 2700 m2
2.4 Matriks Fungsi Wilayah/Analisis Fungsi
Menurut Riyadi, dalam bukunya yang berjudul ”Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah” (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003) dijelaskan beberapa hal antara lain :
Analisis Fungsi
• Adalah analisis terhadap fungsi-fungsi pelayanan yang tersebar di wilayah studi, dalam kaitannya dengan berbagai aktivitas penduduk, untuk memperoleh/memanfaatkan fasilitas tersebut (Riyadi, 2003:110)
• Tujuan untuk mengetahui tingkat keseimbangan antara pusat-pusat pelayanan yang ada dengan distribusi penduduk di suatu daerah.
• Untuk melakukan Analisis Fungsi ada 3 cara: (Riyadi, 2003:115)
– Skalogram
– Pola permukiman
– Indeks Sentralitas – Matriks Jarak
1. SKALOGRAM
Metode paling sederhana karena hanya menunjukkan daftar dari komponen-komponen pendukungnya.
Komponen yang diperlukan:
Data permukiman/wilayah yang dituju
Jumlah penduduk/populasi masing-masing permukiman
Data fungsi/fasilitas pelayanan pada setiap permukiman
Tabel skalogram diisi tanda silang atau lainnya, untuk memberikan gambaran umum ttg keberadaan fungsi-fungsi pelayanan pada suatu wilayah.
Kurang bisa dipergunakan untuk melihat jumlah setiap jenis pelayanan secara akurat.
Sebaiknya dilengkapi matriks fungsi lain, dimana data dihitung secara lebih detail melalui teknik pembobotan, pemberian ranking dll.
SKALOGRAM KABUPATEN/KOTA “X” PROPINSI “ Y “ TAHUN “ Z “
2. MATRIKS POLA PERMUKIMAN
Alat untuk menganalisis struktur atau hirarkhi fungsi-fungsi pelayanan yang ada pada suatu wilayah (Riyadi, 2003:116)
Tujuan untuk mengetahui tata jenjang dan distribusi pusat-pusat pelayanan dalam suatu wilayah
Sejauh mana mampu memberikan fungsi pelayanan – jangkauan pelayanan
Diketahui wilayah yang terlayani dan belum
x = jumlah fungsi
y = persentase fungsi (dari total fungsi)
y = x/X1 * 100%
X1 = jumlah total fungsi
Y1 = total % (100%)
Cara pengisian:
1. Kolom (1) diisi nomor urut wilayah
2. Kolom (2) diisi nama kecamatan dalam wilayah, diusahakan urut jumlah populasi
3. Kolom (3) jumlah populasi tiap kecamatan
4. Kolom (4 – 14) diisi angka jumlah fungsi pelayanan yang ada
5. Kolom (15) diisi jumlah persentase dari setiap baris seluruh fungsi yang ada. Skor tertinggi = frekuensi kegiatan suatu fungsi pelayanan yg tinggi & sebaliknya. Nilai rata2 persentase baris = nilai baris pada kolom (15) dibagi jumlah kolom
6. Total persentase = jumlah seluruh persentase pada setiap kolom
3. INDEKS SENTRALITAS
Tujuan untuk mengetahui: (Riyadi, 2003:118)
struktur/hierarkhi pusat-pusat pelayanan dalam suatu wilayah,
seberapa banyak fungsi yang ada,
berapa jenis fungsi dan berapa jumlah penduduk yang dilayani,
serta seberapa besar frekuensi keberadaan suatu fungsi dalam satu satuan wilayah permukiman.
Frekuensi keberadaan fungsi menunjukkan jumlah fungsi sejenis yang ada dan tersebar di wilayah tentang. Frekuensi kegiatan menunjukkan tingkat pelayanan yg mungkin dilakukan oleh suatu fungsi tentang di wilayah tentang.
Cara penilaian berdasar bobot setiap fungsi yang ada.
x = jumlah fungsi
y = nilai bobot fungsi
y = x * Y1
X1 = jumlah total fungsi
Y1 = nilai bobot
Y1 = 100/X1
Cara pengisian tabel:
1. Prinsip pengisian kolom dan baris = pola permukiman
2. Kolom (14) diisi jumlah masing-2 fungsi pada setiap kecamatan (setiap baris). Menunjukkan jumlah berbagai jenis pelayanan yang dimiliki suatu wilayah
3. Baris total fungsi = jumlah setiap fungsi yang sama dalam seluruh kecamatan (setiap kolom)
4. Baris total centrality = setiap baris/kolom mempunyai nilai yang sama (100)
5. Baris nilai bobot = nilai total centrality dibagi jumlah fungsi pada tiap kolom. Semakin tinggi frekuensi keberadaan suatu fungsi, semakin kecil nilai bobot, berarti semakin kecil frekuensi kegiatan; dan sebaliknya.
6. Kolom 15 diisi jumlah persentase berbagai fungsi pada baris, lalu dibagi jumlah fungsi yg terisi. Angka persentase rata-rata menunjukkan rata-rata frekuensi kegiatan dari fungsi-fungsi tersebut dalam memberikan pelayanan.
4. MATRIKS JARAK
Analisis jarak yang dituangkan dalam bentuk Matriks Jarak yang diperlukan untuk mengukur jarak dari wilayah-wilayah permukiman terhadap permukiman-permukiman lainnya yang memungkinkan terjadinya interaksi dari anggota masyarakat (Riyadi, 2003:124).
Prosedur penyusunan Matriks Jarak :
Seluruh jarak diantara pusat-pusat kota dan desa-desa disepanjang jalan diukur;
Data tentang jarak dikonversikan ke dalam waktu tempuh dengan menggunakan data kecepatan dari setiap jalan dan kesempatan transportasi yang bervariasi;
Data jarak dan waktu yag digambarkan dalam bentuk kolom/baris menyilang dihitung. Pusat kota dengan nilai (jarak) minimum (terkecil) mensuplai pusat-pusat kota lainnya pada tingkat biaya transportasi yang kecil pula. Melalui nilai-nilai lokasinya dapat diidentifikasi tingkat integritasnya.
5. MATRIKS KESEMPATAN TERDEKAT
Diperlukan untuk mengukur jarak suatu wilayah permukiman ke pusat-pusat pelayanan tentang (pendidikan, kesehatan dll) baik untuk pusat-pusat pelayanan yang ada dalam suatu wilayah permukiman yang sama atau yang berada di wilayah permukiman lainnya termasuk yang berada di pusat pemerintahan daerah.
Tujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat pemukim agar dapat menentukan pilihannya dalam rangka memperoleh fasilitas pelayanan dalam jangkauan jarak terdekat dari permukiman .
2.5 Skala Pelayanan Sarana Pendidikan
a. Standar Tingkat Pelayanan Sarana
1. Menentukan rasio tingkat pelayanan
Rasio = ∑ unit sarana riil : ∑ unit sarana minimal
∑ unit sarana minimal = ∑ penduduk riil : ∑ penduduk pendukung minimal
2. Menentukan banyaknya kelas berdasar skala likert
K = 1 + 3,32 log n
K = banyaknya kelas
n = jumlah sarana yg dinilai
3. Menentukan tingkat pelayanan – dikelompokkan berdasar kelas dalam skala likert
Jumlah sampel mempergunakan rumus Slovin (1990) dalam Kusmayadi(2000:74)
Keterangan :
• N : jumlah populasi
• n : jumlah sampel
• d : margin error/ tingkat kesalahan sebesar (100-X)%
b. Wilayah Pelayanan (Isoline)
Isoline adalah garis di sekitar suatu pusat (pelayanan) dalam jarak fisik atau waktu yang sama diukur dari pusat perkotaan sepanjang sistem jalan. Isoline digunakan sebagai penaksiran untuk mengetahui sampai sejauh mana daerah pelayanan yang harus dijangkau oleh suatu unit pelayanan tertentu. Rumus yang digunakan adalah (Riyadi, 2003;136) :
Untuk mengkonversikan daya jangjau riil ke dalam peta (Riyadi, 2003;136) menggunakan rumus :
Keterangan :
Jpr(m) : daya jangkau pelayanan riil maksimum
Jpp(m) : daya jangkau pelayanan dalam peta maksimum
Mt : batas waktu maksimum
Jt : jarak tempuh
t : waktu tempuh
Sp : skala peta
Sr : skala riil
c. Skala Likert
Digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang kejadian atau gejala sosial (Ridwan, 2003:12)
Tahap penentuan kriteria/jenjang respon pendapat/persepsi
1. Menentukan banyaknya kelas
K = 1 + 3,32log n
2. Menentukan kisaran = selisih nilai pengamatan tertinggi dan terendah
R = Xt – Xr
R = kisaran
Xt = nilai pengamatan tertinggi, diperoleh dari nilai rasio tertinggi
Xr = nilai pengamatan terendah, diperoleh dari nilai rasio terendah
3. Pembuatan selang dalam kelas
I = R/K
I = selang dalam kelas
R = kisaran
K = banyaknya kelas
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Populasi Penelitian
Populasi penelitian adalah semua sarana pendidikan di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang
3.2 Variabel Penelitian
1. Karakteristik Ketersediaan Sarana Pendidikan
• Jumlah Sarana
• Luas Sarana
• Skala Pelayanan Sarana
2. Tingkat Pelayanan Sarana Pendidikan
• Tingkat Pelayanan Sarana berdasarkan Standar
- Jumlah Sarana
- Luas Sarana
- Skala Pelayanan Sarana
3.3 Metode Analisis
1. Analisis Ketersediaan Sarana
• Eksisting ketersediaan Sarana
- Jumlah Sarana : Analisis Deskriptif menggunakan Matrik Indeks Sentralitas
- Luas Sarana : Analisis Deskriptif menggunakan Tabel
- Skala Pelayanan Sarana : Analisis Deskriptif menggunakan Tabel dan Peta.
2. Analisis Tingkat Pelayanan Sarana Berdasarkan Standar
• Analisis tngkat pelayanan Jumlah Sarana , sesuai dengan Pedoman Teknik Pembangunan Prasarana dan Sarana Lingkungan Perumahan edesaan dan Kota Kecil.
• Analisis tingkat pelayanan Luas Sarana , sesuai dengan Pedoman Teknik Pembangunan Prasarana dan Sarana Lingkungan Perumahan edesaan dan Kota Kecil.
• Analisis tingkat pelayanan untuk Skala Pelayanan Sarana sesuai dengan Pedoman Teknik Pembangunan Prasarana dan Sarana Lingkungan Perumahan edesaan dan Kota Kecil menggunakan Analisis wilayah (Isoline)
BAB IV
PEMBAHASAN
4.1 Data Input
1. Karakteristik Ketersediaan Sarana Pendidikan di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang
a. Skalogram
Tabel skalogram digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang keberadaan fungsi-fungsi pelayanan pada suatu wilayah.
Tabel 1
SKALOGRAM KECAMATAN JOGOROTO
KABUPATEN JOMBANG PROPINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2008
No Desa Populasi Jenis Fungsi Indeks
Fingsi
Pendidikan
TK SD SMP SMA
1 Jogoroto 7411 X X X X 4
2 Jarak Kulon 3302 X X X 3
3 Alang-alang Caruban 4196 X X X 3
4 Sukosari 2953 X X 2
5 Sawiji 3782 X X X 3
6 Mayangan 5454 X X X X 4
7 Sumber Mulyo 9466 X X X X 4
8 Ngumpul 5911 X X X 3
9 Tambar 3767 X X X 3
10 Janti 4875 X X X X 4
11 Sambirejo 3580 X X X 3
Jumlah 54697 11 11 10 4 36
b. Matriks Pola Pemukiman
Matriks pola pemukiman merupakan alat untuk menganalisis struktur atau hirarkhi fungsi-fungsi pelayanan yang ada pada suatu wilayah (Riyadi, 2003:116)
Tabel 2
MATRIKS POLA PEMUKIMAN KECAMATAN JOGOROTO
KABUPATEN JOMBANG PROPINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2008
No Desa Populasi Jenis Fungsi Indeks Fungsi
Pendidikan
TK SD SMP SMA
1 Jogoroto 7411 9 6 3 4 22
19,1 16,67 17,65 50 103,46
2 Jarak Kulon 3302 3 3 1 7
6,38 8,33 5,88 0 20,60
3 Alang-alang Caruban 4196 4 3 2 9
8,51 8,33 11,76 0 28,61
4 Sukosari 2953 3 2 5
6,38 5,56 0 0 11,94
5 Sawiji 3782 4 2 1 7
8,51 5,56 5,88 0 19,95
6 Mayangan 5454 5 3 2 1 11
10,64 8,33 11,76 12,50 43,24
7 Sumber Mulyo 9466 4 5 2 1 12
8,51 13,89 11,76 12,50 46,66
8 Ngumpul 5911 4 3 2 9
8,51 8,33 11,76 0 28,61
9 Tambar 3767 3 2 1 6
6,38 5,56 5,88 0 17,82
10 Janti 4875 5 4 2 2 13
10,64 11,11 11,76 25,00 58,51
11 Sambirejo 3580 3 3 1 7
6,38 8,33 5,88 0 20,60
Total Fungsi 54697 47 36 17 8 108
Total Persentase 100 100 100 100 400
c. Indeks Sentralitis
Indeks sentralitas dimaksudkan untuk mengetahui struktur/hirarkhi pusat-pusat pelayanan yang ada dalam suatu wilayah perencanaan pembangunan, seberapa banyak fungsi yang ada, berapa jenis fungsi dan berapa jumlah penduduk yang dilayani serta seberapa besar frekuensi keberadaan suatu fungsi dalam satu satuan wilayah pemukiman. (Riyadi, 2003:118)
Tabel 3
INDEKS SENTRALITAS KECAMATAN JOGOROTO
KABUPATEN JOMBANG PROPINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2008
No Desa Populasi Jenis Fungsi Jumlah Indeks Fungsi
Pendidikan
TK SD SMP SMA
1 Jogoroto 7411 9 6 3 4 22 4,70
19,1 16,67 17,65 50
2 Jarak Kulon 3302 3 3 1 7 2,94
6,38 8,33 5,88 0,00
3 Alang-alang Caruban 4196 4 3 2 9 3,18
8,51 8,33 11,76 0,00
4 Sukosari 2953 3 2 5 2,39
6,38 5,56 0,00 0,00
5 Sawiji 3782 4 2 1 7 2,85
8,51 5,56 5,88 0,00
6 Mayangan 5454 5 3 2 1 11 3,93
10,64 8,33 11,76 12,50
7 Sumber Mulyo 9466 4 5 2 1 12 3,89
8,51 13,89 11,76 12,50
8 Ngumpul 5911 4 3 2 9 3,18
8,51 8,33 11,76 0,00
9 Tambar 3767 3 2 1 6 2,97
6,38 5,56 5,88 0,00
10 Janti 4875 5 4 2 2 13 4,50
10,64 11,11 11,76 25,00
11 Sambirejo 3580 3 3 1 7 2,94
6,38 8,33 5,88 0,00
Total Fungsi 54697 47 36 17 8 108 37,47
Total Centralitas (%) 100 100 100 100
Nilai Bobot 2,13 2,78 5,88 12,50
d. Matriks Jarak
Tabel 4
MATRIKS JARAK KECAMATAN JOGOROTO
KABUPATEN JOMBANG PROPINSI JAWA TIMUR
TAHUN2008
Ke A B C D E F G H I J K
Dari
A - 1 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4 5
B 1 - 1,5 2 1 1,5 4 5 6 7 8
C 1 1,5 - 1 2 2,5 2 2,5 3 3 4
D 1,5 2 1 - 1,5 2 2 2,5 3 3 4
E 2 1 2 1,5 - 1 2 3 5 2,5 2
F 2,5 1,5 2,5 2 1 - 4 3 4 3 1,5
G 3 4 2 2 2 4 - 1 3 1,5 3
H 3,5 5 2,5 2,5 3 3 1 - 2,5 1 3
I 4 6 3 3 5 4 3 2,5 - 4 5
J 4 7 3 3 2,5 3 1,5 1 4 - 1
K 5 8 4 4 2 1,5 3 3 5 1 -
Keterangan :
A = Jogoroto
B = Jarak kulon
C = Mayangan
D = Sawiji
E = Alang-alang Caruban
F = Sukosari
G = Ngumpul
H = Tambar
I = Sumber Mulyo
J = Janti
K = Sambirejo
e. Matriks Kesempatan Terdekat
Tabel 5
MATRIKS KESEMPATAN TERDEKAT
No Desa Jenis Fungsi
Pendidikan
TK SD SMP SMA
1 Jogoroto
2 Jarak Kulon 1 ke Jogoroto
3 Alang-alang Caruban 2 ke Jogoroto
4 Sukosari 1 ke Alang-alang Caruban 2,5 ke Jogoroto
5 Sawiji 1 ke Mayangan
6 Mayangan
7 Sumber Mulyo
8 Ngumpul 1,5 ke Janti
9 Tambar 1 ke Janti
10 Janti
11 Sambirejo 1 ke Janti
f. Jumlah Sarana
• Input : Data jumlah setiap jenis sarana
• Analisis : Analisis Deskriptif - Matriks Fungsi
• Output : Jumlah setiap jenis sarana
Tabel 6
JUMLAH SARANA PENDIDIKAN DI KECAMATAN JOGOROTO
NO SARANA PENDIDIKAN NEGERI SWASTA JUMLAH %
1 TK / RA - 47 47 43,52
2 SD / MI 15 21 36 33,33
3 SMP / MTs 3 14 17 15,74
4 SMA / SMK / MA 1 7 8 7,41
JUMLAH SARANA 19 89 108 100
Sumber : website kecamatan jogoroto
g. Luas Sarana
• Input : Data luas setiap jenis sarana
• Analisis : Analisis Deskriptif - tabel
• Output : Luas dari setiap jenis sarana
Tabel 7
LUAS SARANA PENDIDIKAN DI KECAMATAN JOGOROTO
No Sarana Pendidikan Jumlah Luas Sarana (m2) %
1 TK/RA 47 47000 21,76
2 SD/MI 36 90000 41,67
3 SMP/MTs 17 51000 23,61
4 SMA/SMK/MA 8 28000 12,96
Jumlah 108 216000 100
Sumber : website kecamatan jogoroto
h. Skala Pelayanan
• Input : Data daerah pelayanan dan jarak jangkauan sarana
• Analisis : Analisis Deskriptif – tabel
• Output : Daerah pelayanan dan jarak jangkauan sarana
Tabel 8
SKALA PELAYANAN SARANA PENDIDIKAN DI KECAMATAN JOGOROTO
No Sarana Daerah Jarak
Pendidikan Pelayanan Pelayanan
1 TK Kec. Jogoroto ± 0,5 km
2 SD Kec. Jogoroto ± 0,5 – 1 km
3 SMP Kec. Jogoroto ± 1 – 5 km
4 SMA Kec. Jogoroto, Kec. Diwek, ± 7 – 10 km
Kec. Gudo, Kec. Mojowarno
Kec. Mojoagung, Kec. Jombang
Kec. Peterongan
Sumber : website kecamatan jogoroto
4.2 ANALISIS
2. Analisis Tingkat Pelayanan Sarana Pendidikan di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang
a. Tingkat Pelayanan Jumlah Sarana Berdasarkan Standar
• Input : Data jumlah dari setiap jenis sarana
• Analisis : Analisis tingkat pelayanan jumlah sarana Pedoman Teknik Pembangunan Prasarana dan Sarana Lingkungan Perumahan Perdesaan dan Kota Kecil
• Output : Tingkat pelayanan jumlah sarana berdasarkan standar
Tabel 9
ANALISIS TINGKAT PELAYANAN JUMLAH SARANA BERDASARKAN STANDAR
No Jenis Jumlah Penduduk Jumlah Sarana Rasio Kisaran Selang Tingkat Keterangan
Sarana Minimal Riil Minimal Riil Tingkat Pelayanan
Pelayanan
1 TK/RA 1000 54697 55 47 0,86 0,63 0,21 Buruk Nilai dalam Kelas
2 SD/MI 1600 54697 34 36 1,05 Buruk 0,86 – 1,07 : Buruk
3 SMP/MTs 4800 54697 11 17 1,49 Baik 1,08 - 1,29 : Sedang
4 SMA/SMK/MA 6000 54697 9 8 0,88 Buruk 1,30 - 1,51 : Baik
TINGKAT PELAYANAN JUMLAH SARANA 1,07 Buruk
Sumber tabel dan Perhitungan : PU, (Pedoman Teknik Pembangunan Prasarana dan Sarana Lingkungan Perumahan Perdesaan dan Kota Kecil, 2000:4)
b. Tingkat Pelayanan Luas Sarana Berdasarkan Standar
• Input : Data luas dari setiap jenis sarana
• Analisis : Analisis tingkat pelayanan luas sarana - Pedoman Teknik Pembangunan Prasarana dan Sarana Lingkungan Perumahan Perdesaan dan Kota Kecil
• Output : Tingkat pelayanan luas sarana berdasarkan standar
Tabel 10
ANALISIS TINGKAT PELAYANAN LUAS SARANA BERDASARKAN STANDAR
No Jenis Luas Jumlah Luas Sarana (m2) Rasio Kisar
an Sela
ng Tingkat Keterangan
Sarana Standar Sarana Minimal Riil Tingkat Pelayan
an
Pelayan
an
1 TK/RA 1200 47 56400 47000 0,83 0,46
0,15
Buruk Nilai dalam Kelas
2 SD/MI 2700 36 97200 90000 0,93 Buruk 0,83 - 0,98 : Buruk
3 SMP/MTs 2700 17 45900 51000 1,11 Sedang 0,99 - 1,14 : Sedang
4 SMA/SMK/MA 2700 8 21600 28000 1,30 Baik 1,15 - 1,30 : Baik
TINGKAT PELAYANAN JUMLAH SARANA 1,04 Sedang
Sumber tabel dan Perhitungan : PU, (Pedoman Teknik Pembangunan Prasarana dan Sarana Lingkungan Perumahan Perdesaan dan Kota Kecil, 2000:4)
c. Tingkat Pelayanan Untuk Skala Pelayanan Sarana
• Input : Data jarak jangkauan pelayanan sarana
• Analisis : Analisis tingkat pelayanan untuk skala pelayanan sarana - Pedoman Teknik Pembangunan Prasarana dan Sarana Lingkungan Perumahan Perdesaan dan Kota Kecil .
• Output : Tingkat pelayanan untuk skala pelayanan sarana berdasarkan standar
Tabel 11
ANALISIS TINGKAT PELAYANAN SKALA PELAYANAN SARANA BERDASARKAN STANDAR
No Jenis Daerah Jarak Jarak Rasio Kisar
an Sel-ang Tingkat Keterangan
Sarana Pelayanan Jangkau Jangkau Tingkat Pelayan
an
Riil (km) Minimum Pelayan
an
1 TK/RA Kec. Jogoroto 0,5 0,5 1,00 1,00 0,33 Buruk Nilai dalam kelas
2 SD/MI Kec. Jogoroto 1 1 1,00 Buruk 1,00 - 1,33 : Buruk
3 SMP/MTs Kec. Jogoroto 5 10 2,00 Baik 1,34 - 1,67 : Sedang
4 SMA/SMK/MA Jogoroto,Diwek 10 15 1,50 Sedang 1,68 - 2,01 :
Baik
Gudo,M.Agung
M.warno,
Jombang,
Peterongan
TINGKAT PELAYANAN SKALA PELAYANAN 1,38 Sedang
Sumber table dan Perhitungan : Ridwan, 2003, Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian, Bandung: Alfabeta Syaaodih Sukmadinata,Prof,Dr,Metode Penelitian Pendidikan,Rosda
BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Hasil Analisis Tingkat Pelayanan Sarana Pendidikan Di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang , terlihat seperti pada table berikut :
No. Jenis Sarana Tingkat Pelayanan Berdasarkan Standar
Jumlah Sarana Luas Sarana Skala Pelayanan Sarana
Rasio Tingkat Pelayanan Rasio Tingkat Pelayanan Rasio Tingkat Pelayanan
1 TK/RA 0,85 BURUK 0,83 BURUK 1,00 BURUK
2 SD/MI 1,05 BURUK 0,93 BURUK 1,00 BURUK
3 SMP/MTs 1,49 BAIK 1.11 SEDANG 2,00 BAIK
4 SMA/SMK/MA 0,88 BURUK 1.30 BAIK 1.50 SEDANG
RATA-RATA 1,07 BURUK 1,04 SEDANG 1,38 SEDANG
Berdasarkan table diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa :
1. Tingkat Pelayanan Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang termasuk kategori : BURUK
2. Tingkat Pelayanan Luas Sarana Pendidikan di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang termasuk kategori : SEDANG
3. Tingkat Pelayanan untuk Skala Pelayanan Sarana Pendidikan di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang termasuk kategori : SEDANG
5.2 Saran
Diharapkan melalui Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Jogoroto yang diteruskan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang untuk selanjutnya dijadikan laporan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang untuk melakukan upaya-upaya peningkatan mutu pelayanan sarana pendidikan menjadi lebih baik khususnya di wilayah Kecamatan Jogoroto, sesuai standar Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK).
Kamis, 21 Agustus 2008
ANALISIS SEBARAN PENDIDIKAN MENENGAH UNTUK MENDUKUNG KEBIJAKAN MASTER PLAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN JOMBANG
A. Latar Belakang
Era globalisasi, demokratisasi, reformasi dan otonomi daerah saat ini, tuntutan akan perubahan dan kompetensi semakin terasa di semua sisi kehidupan. Tuntutan perubahan dan kompetensi tersebut juga terjadi didunia pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki: (1) kekuatan spiritual keagamaan; (2) pengendalian diri; (3) kepribadian; (4) kecerdasan; (5) akhlak mulia; dan (6) ketrampilan.
Kondisi pendidikan di Indonesia sampai saat ini belum menggembirakan dan belum tertata secara optimal. Berdasarkan survai UNDP tahun 2000 menempatkan bangsa Indinesia di peringkat 46 dari 47 negara dalam kategori daya saing. Posisi yang lain jika di tinjau dari Human Development Indeks (HDI), Indonesia berada pada urutan ke 109 dari 174 negara. Sedangkan BPS memprediksi angka penganguran terdidik dari tahun ke tahun semakin meningkat.
Permasalahan pendidikan yang terjadi secara nasional juga terjadi di wilayah Kabupaten Jombang. Data yang ada menunjukkan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Jombang tahun 2005 berada pada rentang 6,07 – 8,44 tahun. Kecamatan dengan rata-rata lama sekolah tertinggi berada di Kecamatan Jombang (8,44 tahun), sedangkan kecamatan dengan rata-rata lama sekolah terendah adalah Kecamatan Bareng (6,07 tahun). Angka melek huruf (kemampuan baca tulis penduduk dengan umur 10 tahun ke atas) di Kabupaten Jombang sebesar 89,74% sedang sisanya 10,26% masih buta huruf. Kecamatan dengan angka melek huruf tertinggi adalah Kecamatan Jombang (93,13%), sedangkan kecamatan dengan indeks melek huruf terendah adalah Kecamatan Plandaan (84,01%).
Untuk menjawab tantangan dan permasalah di atas, maka perlu perencanaan ulang master plan pendidikan khususnya pendidikan menengah. Perencanaan master plan pendidikan ini dapat dijabarkan melalui kebijakan pendidikan, baik kebijakan pusat maupun daerah.
Untuk mendukung perencanaan master plan pendidikan menengah di Kabupaten Jombang diperlukan kajian tentang sarana pendidikan menengah, sebaran sarana pendidikan menengah, kebutuhan guru, keterpaduan antara stakeholder pendidikan di Kabupaten Jombang. Dengan demikian permasalahan pendidikan yang ada di Kabupaten Jombang dapat ditangani secara optimal dalam rangka mewujudkan amanah Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
B. Identifikasi Masalah
Identifikasi masalah yang dimunculkan dalam penelitian ini antara lain:
1. Semakin banyaknya pengangguran yang berlatar belakang pendidikan menengah (data menyusul)
2. Sebaran sarana pendidikan menengah yang masih belum optimal
3. Belum terintegrasikannya perencanaan maser plan pendidikan menengah dalam kebijakan pendidikan
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah:
1. Bagaimana sebaran sarana pendidikan menengah di Kabupaten Jombang ?
2. Bagaimana tingkat pelayanan pendidikan menengah di Kabupaten Jombang ?
3. Bagaimana kebijakan master plan pendidikan menengah di Kabupaten Jombang ?
D. Kerangka Berpikir
Kerangka berpikir penelitian ini di mulai dari uraian latar belakang yang mengerucut dengan teridentifikasikannya beberapa masalah yang dihadapi di wilayah penelitian. Identifikasi masalah ini dijadikan landasan untuk merumuskan masalah penelitian yang dibatasi menjadi tiga rumusan masalah. Masalah satu dan dua dengan menggunakan tinjauan teori yang relevan di analisis terlebih dahulu. Hasil analisis masalah satu dan dua dijadilan landasan untuk menganalisis masalah tiga dengan didukung landasan teori yang relevan. Hasil analisis secara keseluruhan dijadikan acuan untuk membuat kesimpulan. Selanjutnya kerangka berpikir ini dapat digambarkan melalui diagram alir berikut ini:
Tabel 1 : Diagram alir kerangka berpikir
A. Latar Belakang
Era globalisasi, demokratisasi, reformasi dan otonomi daerah saat ini, tuntutan akan perubahan dan kompetensi semakin terasa di semua sisi kehidupan. Tuntutan perubahan dan kompetensi tersebut juga terjadi didunia pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki: (1) kekuatan spiritual keagamaan; (2) pengendalian diri; (3) kepribadian; (4) kecerdasan; (5) akhlak mulia; dan (6) ketrampilan.
Kondisi pendidikan di Indonesia sampai saat ini belum menggembirakan dan belum tertata secara optimal. Berdasarkan survai UNDP tahun 2000 menempatkan bangsa Indinesia di peringkat 46 dari 47 negara dalam kategori daya saing. Posisi yang lain jika di tinjau dari Human Development Indeks (HDI), Indonesia berada pada urutan ke 109 dari 174 negara. Sedangkan BPS memprediksi angka penganguran terdidik dari tahun ke tahun semakin meningkat.
Permasalahan pendidikan yang terjadi secara nasional juga terjadi di wilayah Kabupaten Jombang. Data yang ada menunjukkan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Jombang tahun 2005 berada pada rentang 6,07 – 8,44 tahun. Kecamatan dengan rata-rata lama sekolah tertinggi berada di Kecamatan Jombang (8,44 tahun), sedangkan kecamatan dengan rata-rata lama sekolah terendah adalah Kecamatan Bareng (6,07 tahun). Angka melek huruf (kemampuan baca tulis penduduk dengan umur 10 tahun ke atas) di Kabupaten Jombang sebesar 89,74% sedang sisanya 10,26% masih buta huruf. Kecamatan dengan angka melek huruf tertinggi adalah Kecamatan Jombang (93,13%), sedangkan kecamatan dengan indeks melek huruf terendah adalah Kecamatan Plandaan (84,01%).
Untuk menjawab tantangan dan permasalah di atas, maka perlu perencanaan ulang master plan pendidikan khususnya pendidikan menengah. Perencanaan master plan pendidikan ini dapat dijabarkan melalui kebijakan pendidikan, baik kebijakan pusat maupun daerah.
Untuk mendukung perencanaan master plan pendidikan menengah di Kabupaten Jombang diperlukan kajian tentang sarana pendidikan menengah, sebaran sarana pendidikan menengah, kebutuhan guru, keterpaduan antara stakeholder pendidikan di Kabupaten Jombang. Dengan demikian permasalahan pendidikan yang ada di Kabupaten Jombang dapat ditangani secara optimal dalam rangka mewujudkan amanah Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
B. Identifikasi Masalah
Identifikasi masalah yang dimunculkan dalam penelitian ini antara lain:
1. Semakin banyaknya pengangguran yang berlatar belakang pendidikan menengah (data menyusul)
2. Sebaran sarana pendidikan menengah yang masih belum optimal
3. Belum terintegrasikannya perencanaan maser plan pendidikan menengah dalam kebijakan pendidikan
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah:
1. Bagaimana sebaran sarana pendidikan menengah di Kabupaten Jombang ?
2. Bagaimana tingkat pelayanan pendidikan menengah di Kabupaten Jombang ?
3. Bagaimana kebijakan master plan pendidikan menengah di Kabupaten Jombang ?
D. Kerangka Berpikir
Kerangka berpikir penelitian ini di mulai dari uraian latar belakang yang mengerucut dengan teridentifikasikannya beberapa masalah yang dihadapi di wilayah penelitian. Identifikasi masalah ini dijadikan landasan untuk merumuskan masalah penelitian yang dibatasi menjadi tiga rumusan masalah. Masalah satu dan dua dengan menggunakan tinjauan teori yang relevan di analisis terlebih dahulu. Hasil analisis masalah satu dan dua dijadilan landasan untuk menganalisis masalah tiga dengan didukung landasan teori yang relevan. Hasil analisis secara keseluruhan dijadikan acuan untuk membuat kesimpulan. Selanjutnya kerangka berpikir ini dapat digambarkan melalui diagram alir berikut ini:
Tabel 1 : Diagram alir kerangka berpikir
Selasa, 08 Juli 2008
SEJARAH KABUPATEN JOMBANG
Penemuan fosil ''Homo Mojokertensis'' di lembah Sungai Brantas menunjukkan bahwa seputaran wilayah yang kini adalah Kabupaten Jombang diduga telah dihuni sejak ratusan ribu tahun yang lalu.
Tahun 929, Raja Mpu Sindok memindahkan pusat Kerajaan Mataram Kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, diduga karena letusan Gunung Merapi atau serangan Kerajaan Sriwijaya. Beberapa literatur menyebutkan pusat kerajaan yang baru ini terletak di Watugaluh, Diwek, Jombang. Suksesor Mpu Sindok adalah Sri Isyana Tunggawijaya (947-985) dan Dharmawangsa (985-1006). Tahun 1006, sekutu Sriwijaya menghancurkan ibukota kerajaan Mataram dan menewaskan Raja Dharmawangsa. Airlangga, putera mahkota yang ketika itu masih muda, berhasil meloloskan diri dari serbuan Sriwijaya, dan ia menghimpun kekuatan untuk mendirikan kembali kerajaan yang telah runtuh. Bukti petilasan sejarah Airlangga sewaktu menghimpun kekuatan kini dapat dijumpai di Sendang Made, Kecamatan Kudu, Jombang. Tahun 1019, Airlangga mendirikan Kerajaan Kahuripan, yang kelak wilayahnya meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali serta mengadakan perdamaian dengan Sriwijaya.
Pada masa Majapahit/Kerajaan Majapahit, wilayah yang kini Kabupaten Jombang merupakan gerbang Majapahit. Gapura barat adalah Desa Tunggorono, Jombang, Kecamatan Jombang, sedang gapura selatan adalah Desa Ngrimbi, Bareng, Kecamatan Bareng, Jombang. Hingga ini banyak dijumpai nama-nama desa/kecamatan yang diawali dengan prefiks ''mojo-'', di antaranya Mojoagung, Mojowarno, Mojojejer, Mojotengah, Mojongapit, dan sebagainya. Salah satu peninggalan Majapahit di Jombang adalah Candi Arimbi di Kecamatan Bareng.
Menyusul runtuhnya Majapahit, agama Islam mulai berkembang di kawasan, yang penyebarannya dari pesisir pantai utara Jawa Timur. Jombang kemudian menjadi bagian dari Kerajaan Mataram Islam. Seiring dengan melemahnya pengaruh Mataram, Kolonialisasi Belanda menjadikan Jombang sebagai bagian dari wilayah VOC pada akhir abad ke-17, yang kemudian sebagai bagian dari Hindia Belanda. Etnis Tionghoa juga berkembang; Kelenteng Hong San Kiong di Gudo, yang konon didirikan pada tahun 1700 masih berfungsi hingga kini. Hingga kini pun masih ditemukan sejumlah kawasan yang mayoritasnya adalah etnis Tionghoa dan Arab.
Tahun 1811, didirikan Kabupaten Mojokerto, di mana meliputi pula wilayah yang kini adalah Kabupaten Jombang. Jombang merupakan salah satu residen di dalam Kabupaten Mojokerto. Bahkan Trowulan, Mojokerto (di mana merupakan pusat Kerajaan Majapahit), adalah masuk dalam kawedanan (''onderdistrict afdeeling'') Jombang.
Alfred Russel Wallace (1823-1913), naturalis asal Inggris yang memformulasikan Teori Evolusi dan terkenal akan Garis Wallace, pernah mengunjungi dan bermalam di Jombang ketika mengeksplorasi keanekaragaman hayati Indonesia.
Tahun 1910, Jombang memperoleh status Kabupaten, yang memisahkan diri dari Kabupaten Mojokerto, dengan RAA Soeroadiningrat (Raden Adipati Arya Soeroadiningrat) sebagai Bupati Jombang pertama. Masa pergerakan nasional, wilayah Kabupaten Jombang memiliki peran penting dalam menentang kolonialisme. Beberapa putera Jombang merupakan tokoh perintis kemerdekaan Indonesia, seperti KH Hasyim Asy'ari (salah satu pendiri NU dan pernah menjabat ketua Masyumi) dan KH Wachid Hasyim (salah satu anggota BPUPKI termuda, serta Menteri Agama RI pertama).
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur mengukuhkan Jombang sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur.
Tahun 929, Raja Mpu Sindok memindahkan pusat Kerajaan Mataram Kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, diduga karena letusan Gunung Merapi atau serangan Kerajaan Sriwijaya. Beberapa literatur menyebutkan pusat kerajaan yang baru ini terletak di Watugaluh, Diwek, Jombang. Suksesor Mpu Sindok adalah Sri Isyana Tunggawijaya (947-985) dan Dharmawangsa (985-1006). Tahun 1006, sekutu Sriwijaya menghancurkan ibukota kerajaan Mataram dan menewaskan Raja Dharmawangsa. Airlangga, putera mahkota yang ketika itu masih muda, berhasil meloloskan diri dari serbuan Sriwijaya, dan ia menghimpun kekuatan untuk mendirikan kembali kerajaan yang telah runtuh. Bukti petilasan sejarah Airlangga sewaktu menghimpun kekuatan kini dapat dijumpai di Sendang Made, Kecamatan Kudu, Jombang. Tahun 1019, Airlangga mendirikan Kerajaan Kahuripan, yang kelak wilayahnya meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali serta mengadakan perdamaian dengan Sriwijaya.
Pada masa Majapahit/Kerajaan Majapahit, wilayah yang kini Kabupaten Jombang merupakan gerbang Majapahit. Gapura barat adalah Desa Tunggorono, Jombang, Kecamatan Jombang, sedang gapura selatan adalah Desa Ngrimbi, Bareng, Kecamatan Bareng, Jombang. Hingga ini banyak dijumpai nama-nama desa/kecamatan yang diawali dengan prefiks ''mojo-'', di antaranya Mojoagung, Mojowarno, Mojojejer, Mojotengah, Mojongapit, dan sebagainya. Salah satu peninggalan Majapahit di Jombang adalah Candi Arimbi di Kecamatan Bareng.
Menyusul runtuhnya Majapahit, agama Islam mulai berkembang di kawasan, yang penyebarannya dari pesisir pantai utara Jawa Timur. Jombang kemudian menjadi bagian dari Kerajaan Mataram Islam. Seiring dengan melemahnya pengaruh Mataram, Kolonialisasi Belanda menjadikan Jombang sebagai bagian dari wilayah VOC pada akhir abad ke-17, yang kemudian sebagai bagian dari Hindia Belanda. Etnis Tionghoa juga berkembang; Kelenteng Hong San Kiong di Gudo, yang konon didirikan pada tahun 1700 masih berfungsi hingga kini. Hingga kini pun masih ditemukan sejumlah kawasan yang mayoritasnya adalah etnis Tionghoa dan Arab.
Tahun 1811, didirikan Kabupaten Mojokerto, di mana meliputi pula wilayah yang kini adalah Kabupaten Jombang. Jombang merupakan salah satu residen di dalam Kabupaten Mojokerto. Bahkan Trowulan, Mojokerto (di mana merupakan pusat Kerajaan Majapahit), adalah masuk dalam kawedanan (''onderdistrict afdeeling'') Jombang.
Alfred Russel Wallace (1823-1913), naturalis asal Inggris yang memformulasikan Teori Evolusi dan terkenal akan Garis Wallace, pernah mengunjungi dan bermalam di Jombang ketika mengeksplorasi keanekaragaman hayati Indonesia.
Tahun 1910, Jombang memperoleh status Kabupaten, yang memisahkan diri dari Kabupaten Mojokerto, dengan RAA Soeroadiningrat (Raden Adipati Arya Soeroadiningrat) sebagai Bupati Jombang pertama. Masa pergerakan nasional, wilayah Kabupaten Jombang memiliki peran penting dalam menentang kolonialisme. Beberapa putera Jombang merupakan tokoh perintis kemerdekaan Indonesia, seperti KH Hasyim Asy'ari (salah satu pendiri NU dan pernah menjabat ketua Masyumi) dan KH Wachid Hasyim (salah satu anggota BPUPKI termuda, serta Menteri Agama RI pertama).
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur mengukuhkan Jombang sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur.
Langganan:
Postingan (Atom)